Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengingatkan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha properti. Dalam konteks ini, kebijakan perumahan seharusnya lebih berpihak pada masyarakat kecil, agar mereka memperoleh akses terhadap rumah yang layak huni.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang berlangsung di Surabaya. Acara ini dihadiri oleh Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur, Mochamad Ilyas, serta sejumlah pengembang anggota REI yang aktif di wilayah tersebut.
Di tengah acara, Maruarar juga memaparkan mengenai kemajuan konsep rent to own, yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Konsep yang diusulkan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) ini berfungsi sebagai solusi alternatif untuk kepemilikan rumah yang lebih fleksibel.
“Pemerintah sangat menyambut baik berbagai masukan dari asosiasi pengembang seperti REI. Saya ingin mendengar langsung pengalaman dan pandangan dari mereka yang terlibat dalam pembangunan perumahan di lapangan, khususnya di Jawa Timur,” ucap Maruarar.
Komitmen Pemerintah untuk Perumahan Terjangkau
Maruarar menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membuka ruang dialog yang lebih luas. Tujuannya untuk membuat kebijakan perumahan yang benar-benar mencerminkan realitas dan kebutuhan di lapangan.
Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil di sektor perumahan selayaknya mempertimbangkan kepentingan negara, rakyat, dan pelaku usaha secara seimbang. Hal ini diperlukan demi terciptanya kebijakan yang efektif dan berdampak positif.
Maruarar juga menekankan bahwa kebijakan yang dirumuskan perlu menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini, keterlibatan berbagai pihak menjadi penting dalam proses pengambilan keputusan terkait perumahan.
Sementara itu, Ketua DPD REI Jawa Timur, Mochamad Ilyas, menyambut baik inisiatif menteri tersebut. Ia menilai bahwa keterbukaan pemerintah untuk menerima masukan sangat penting bagi dunia properti.
Respons Positif Terhadap Usulan dari Asosiasi
Ilyas menyatakan bahwa komunikasi dua arah antara pemerintah dan pengembang dapat menjadi sinyal positif. Hal ini diyakini akan mendorong pengembang untuk lebih giat menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat.
Ilyas berharap mekanisme KUR Perumahan dapat berfungsi sebagai titik awal bagi pengembang kecil dan menengah untuk lebih berperan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan akan mempercepat pencapaian target kepemilikan rumah.
Dari perspektif Ilyas, Jawa Timur memiliki potensi besar dalam mendukung program perumahan nasional. Area ini didukung oleh banyak pengembang yang aktif di berbagai daerah, sehingga berkontribusi pada penyediaan rumah layak huni.
Pentingnya Kolaborasi dalam Proyek Perumahan
Ilyas yakin bahwa kolaborasi yang solid antara pemerintah dan pengembang bisa membuahkan hasil positif. Tujuan bersama adalah menciptakan perumahan yang tidak hanya layak, tetapi juga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Strategi ini mencakup upaya mempromosikan skema rent to own agar lebih dikenal oleh masyarakat. Dengan cara ini, mereka yang memiliki keterbatasan finansial tetap bisa memiliki rumah impian mereka.
Dalam diskusi lebih lanjut, Ilyas menegaskan pentingnya peran pengembang dalam memenuhi kebutuhan perumahan. Ia berharap pengembang dapat lebih aktif dalam memberikan solusi yang inovatif dan efektif di bidang hunian.
Dengan memanfaatkan program-program pemerintah, para pengembang diharapkan bisa menjangkau lebih banyak konsumen. Ini adalah langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang layak.
Di tengah tantangan yang ada, Ilyas optimis bahwa dengan berbagai inisiatif ini, masyarakat kecil bisa lebih cepat mendapatkan rumah. Program yang bersifat inklusif adalah langkah awal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
