REI Pertanyakan Kebijakan – Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, mengkritik sejumlah gebrakan yang dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau akrab disapa Ara. Menurut Joko, kebijakan Ara cenderung berbeda arah dengan rekomendasi yang disusun oleh Satgas Perumahan, tim transisi sebelum terbentuknya kementerian ini.
Beberapa kebijakan Ara yang menjadi sorotan mencakup:
- Pembangunan rumah berkonsep gotong royong.
- Penyediaan rumah gratis.
- Penurunan harga jual rumah.
“Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan,” tegas Joko pada Sabtu (23/11/2024).
Meski begitu, Joko tetap optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah akan tetap berjalan sesuai rekomendasi awal yang telah disusun oleh Satgas Perumahan. Hal ini menjadi perhatian penting bagi industri properti dan pemerintah untuk memastikan target tersebut dapat tercapai tanpa mengorbankan stabilitas pasar perumahan.
Program 3 Juta Rumah: Instruksi Langsung Presiden RI
Program 3 juta rumah per tahun, yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir serta 1 juta rumah di perkotaan, merupakan target ambisius yang menjadi instruksi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menekankan pentingnya keberhasilan program ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” ujar Joko.
Selain itu, Joko juga menyebut bahwa keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi elemen penting dalam mendukung realisasi target tersebut. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pada 2025 untuk membiayai 220.000 unit rumah melalui FLPP dan 40.000 unit melalui Tapera.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, REI, dan sektor terkait, target ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi kebutuhan perumahan masyarakat di seluruh Indonesia.
Komitmen Anggaran dan Skema Program untuk 3 Juta Rumah
Program 3 juta rumah per tahun terus mendapat perhatian serius dari pemerintah, termasuk komitmen awal untuk meningkatkan jumlah pembiayaan hingga 300.000 unit. Dalam APBN tahun 2025, tim Satgas Perumahan telah mengajukan anggaran sebesar Rp 53 triliun, yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas.
Namun, kepastian alokasi anggaran ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan, karena hingga saat ini Keppres atau Perpres yang mengatur tentang pembentukan Kementerian PKP belum diterbitkan.
REI menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program ini dengan menggunakan skema yang telah dirancang oleh Satgas Perumahan. Salah satu skema penting adalah pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, yang diarahkan menjadi tanggung jawab entrepreneur desa. Langkah ini dinilai efektif untuk:
- Mendorong stimulus ekonomi lokal,
- Mengintegrasikan sektor perumahan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.
Dengan sinergi antara program perumahan dan penguatan ekonomi daerah, REI optimistis target pembangunan 3 juta rumah dapat menjadi solusi perumahan yang sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.
Pemanfaatan Lahan Negara dan Dana Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menekankan pentingnya penggunaan lahan strategis milik negara untuk mendukung pembangunan 1 juta rumah di perkotaan sebagai bagian dari program 3 juta rumah. “Misalnya, tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api dapat dimanfaatkan,” ujarnya.
Joko juga meyakini bahwa dana di dalam negeri cukup untuk mendanai program ini, baik untuk rumah di perkotaan maupun di pedesaan. Menurutnya, pemerintah dapat memanfaatkan sebagian dana subsidi energi, seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk mendukung pembiayaan pembangunan rumah di pedesaan. Usulan ini sebelumnya telah diajukan oleh Satgas Perumahan sebagai solusi kreatif untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan program tersebut.
Langkah ini tidak hanya akan membantu mempercepat realisasi program 3 juta rumah, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan yang layak, baik di kota maupun di desa.
Baca juga artikel kesehatan lainnya.
