Target Baru – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengumumkan bahwa target Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dipercepat satu tahun lebih awal dari rencana semula, yakni dari tahun 2028 menjadi 2027.
Pengumuman tersebut didasarkan pada arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan komitmen pemerintah terhadap percepatan kemandirian pangan dalam berbagai forum internasional bergengsi, seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
“Kita kan perintah presiden swasembada (pada) 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, (jadi) 2027,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan nasional sebagai prioritas utama, terutama di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan dunia. Percepatan ini juga menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas pangan global.
Namun, dengan percepatan target ini, tantangan yang dihadapi tentu semakin besar. Pemerintah, bersama berbagai pihak terkait, perlu mempercepat langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan produktivitas pertanian, optimalisasi teknologi, serta penguatan infrastruktur dan distribusi pangan.
Dua Tahun untuk Mewujudkan Swasembada Pangan
Dengan target swasembada pangan yang dipercepat menjadi 2027, pemerintah Indonesia kini hanya memiliki waktu kurang lebih dua tahun untuk mengejar tujuan ambisius tersebut. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, langkah-langkah strategis harus segera diambil untuk memastikan target ini dapat tercapai.
“Kita harus mempercepat kebijakan, terutama dalam meningkatkan produksi pangan secara signifikan,” ujar Zulhas. Pernyataan ini menegaskan bahwa semua pihak terkait perlu bekerja ekstra untuk mengatasi tantangan dalam waktu yang relatif singkat.
Langkah percepatan ini meliputi optimalisasi sektor pertanian melalui penggunaan teknologi modern, peningkatan kualitas dan kuantitas benih, serta pengelolaan lahan yang lebih efisien. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperbaiki sistem distribusi agar hasil produksi pangan dapat lebih merata dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Dua tahun ke depan akan menjadi periode krusial untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang sudah dirancang. Tidak hanya itu, kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani juga akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai kemandirian pangan yang diharapkan.
Percepatan kebijakan ini bukan hanya tentang memenuhi target nasional, tetapi juga menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjawab tantangan global di sektor pangan. Kini, semua mata tertuju pada langkah nyata pemerintah untuk merealisasikan visi besar ini dalam waktu yang singkat.
Langkah Strategis Percepatan Swasembada Pangan
Dengan waktu hanya dua tahun menuju target swasembada pangan 2027, pemerintah menegaskan pentingnya kerja keras dan percepatan kebijakan di berbagai sektor. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa langkah-langkah strategis telah mulai dirancang untuk memastikan percepatan tersebut dapat berjalan efektif.
“Jadi tinggal tahun depan, tahun satunya, sudah tuh, sampai. Jadi kita punya waktu dua tahun. Dua tahun harus bekerja keras. Oleh karena itu kamu juga harus cepat,” ujar Zulhas.
Kebijakan Utama yang Dikejar
Untuk mempercepat proses ini, pemerintah tengah menyusun beberapa kebijakan prioritas, seperti:
- Peraturan Presiden (Perpres) tentang Neraca Komoditas
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan data ketersediaan dan kebutuhan pangan di seluruh Indonesia dapat terpantau dengan akurat. - Perpres Penyaluran Pupuk Subsidi
Penyederhanaan aturan terkait penyaluran pupuk subsidi menjadi fokus utama. Saat ini, proses distribusi pupuk kerap terhambat oleh panjangnya prosedur birokrasi yang melibatkan berbagai Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah.
Ke depan, penyaluran pupuk subsidi hanya memerlukan SK dari Menteri Pertanian, yang kemudian langsung ditugaskan kepada Pupuk Indonesia. Distribusi akan diarahkan langsung ke penyalur, kios, atau Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani).
“Dulu ada aturan harus ada SK Bupati, SK Gubernur, SK Menteri Perdagangan, macam-macam banyak sekali sehingga mengular. Itu sudah dipangkas,” tegas Zulhas.
- Usulan Usaha Bidang Pangan di Bawah Kementerian Pertanian
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi, sekaligus mendorong efisiensi dalam mengelola sektor pangan nasional.
Efisiensi untuk Dampak Lebih Besar
Dengan memotong proses birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan, pemerintah berharap program-program penting dapat terealisasi lebih cepat. Langkah ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pangan nasional, tetapi juga memperkuat fondasi kemandirian pangan untuk jangka panjang.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintah menargetkan swasembada pangan tidak hanya menjadi visi ambisius, tetapi juga sebuah pencapaian nyata yang dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia pada 2027.
Transformasi Bulog dan Target Beras Bebas Impor
Sebagai bagian dari strategi mempercepat swasembada pangan, pemerintah merencanakan perubahan besar pada struktur Perum Bulog. Ke depannya, Bulog akan diubah menjadi badan otonom yang langsung berada di bawah kendali presiden. Dengan status baru ini, Bulog tidak lagi beroperasi sebagai perusahaan komersial untuk pengadaan, melainkan lebih fokus pada tugas pokoknya sebagai lembaga yang mendukung ketahanan pangan nasional.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan penempatan beberapa badan terkait pangan di bawah koordinasi Kementerian Pertanian, seperti Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Nasional. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan pangan, memastikan kebijakan berjalan sinergis, dan memperkuat struktur pengelolaan sektor pangan.
Ambisi Bebas Impor Beras pada 2025
Salah satu target besar pemerintah dari percepatan swasembada pangan ini adalah mengurangi hingga menghentikan impor beras pada tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan harapan ini sebagai bagian dari upaya menguatkan posisi Indonesia di kancah internasional.
“Mudah-mudahan tahun depan kita enggak impor beras. Kalau impor pun sedikit. Ini sedang kerja keras semua dalam rangka itu,” ujar Zulhas.
Namun, untuk memenuhi kebutuhan beras pada 2024, pemerintah telah menargetkan impor sebanyak 3,6 juta ton, di mana 2,8 juta ton di antaranya sudah masuk ke Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai solusi sementara sembari meningkatkan produksi dalam negeri untuk mencapai target bebas impor di masa mendatang.
“Sehingga nanti Pak Presiden kalau datang ke G20 kan gagah, ‘saya enggak impor beras.’ Jadi kita sedang bekerja keras. Kalau bisa tahun depan tidak impor beras,” tambahnya.
Tantangan dan Harapan
Transformasi Bulog dan konsolidasi lembaga terkait pangan di bawah Kementerian Pertanian menjadi bagian penting dari rencana besar ini. Namun, keberhasilan strategi ini tetap bergantung pada peningkatan produksi pangan domestik, pengelolaan stok yang efisien, serta pengurangan ketergantungan pada pasar internasional.
Jika target bebas impor tercapai, Indonesia tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membangun reputasi sebagai negara yang mandiri dalam sektor pangan di kancah global.
Baca juga artikel kesehatan lainnya.
