Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menyusun rencana untuk melakukan pertukaran saham Bandara Kertajati dengan pemerintah pusat. Dalam strategi ini, Pemprov berharap dapat memperoleh kepemilikan saham di Bandara Husein Sastranegara yang berada di Bandung sebagai bagian dari kompensasi.
Rencana ini diungkap oleh Kepala Bappeda Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan cara untuk mempercepat pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Dengan mengalihkan kepemilikan saham ini, diharapkan pengelolaan bandara dapat lebih efektif dan efisien.
Menurut Dedi, tujuan dari langkah ini adalah untuk mempercepat realisasi pembangunan bandara yang berada di Kertajati, yang selama ini dijalankan dengan dominasi kepemilikan oleh pemerintah provinsi. Dengan begitu, aset daerah dapat lebih aman dan terjaga melalui bertukar dengan kepemilikan bandara yang lebih strategis.
Strategi Pengelolaan Bandara untuk Meningkatkan Efisiensi
Pelimpahan saham dari Pemprov ke pusat diharapkan dapat mengoptimalkan pengembangan BIJB Kertajati. Saat ini, pemerintah provinsi memiliki sekitar 70 persen saham di bandara tersebut, dan sebagian sisanya dimiliki oleh PT Angkasa Pura II dan Koperasi ASN Jawa Barat.
Kepemilikan saham yang besar ini dianggap menjadi beban dalam fleksibilitas pengembangan, sehingga opsi pertukaran dengan Bandara Husein menjadi sangat menarik. Dengan memindahkan kepemilikan ke pusat, pengelolaan diharapkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan bandara.
Rencana ini juga mencerminkan pemikiran strategis dari Pemprov Jawa Barat tentang bagaimana memanfaatkan aset yang ada untuk keuntungan daerah. Dedi menekankan bahwa pengelolaan bandara di bawah pemerintah pusat dapat menghadirkan peluang baru dalam sektor transportasi udara.
Langkah-Langkah Menuju Realisasi Pertukaran Saham
Proses penukaran saham ini harus melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai stakeholder. Pemprov Jabar berencana untuk menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua pihak agar tujuan bersama dapat tercapai.
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana skema ini akan berdampak pada masyarakat dan pengelola bandara. Dedi meyakinkan bahwa keuntungan dari pertukaran saham akan dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan.
Dalam tahap awal, komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat sangat diperlukan. Hal ini untuk memastikan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan bandara dapat dikoordinasikan dengan baik sebelum kesepakatan formal dicapai.
Dampak Jangka Panjang dari Pertukaran Saham ini
Jika rencana ini terlaksana, dampak positifnya bisa dirasakan oleh perkembangan ekonomi di wilayah Kertajati dan sekitarnya. Bandara yang lebih terkelola dengan baik dapat mendukung peningkatan mobilitas, serta menarik investasi dan wisatawan.
Pengelolaan yang efisien juga berpotensi membuka lapangan kerja baru, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, pertukaran ini bisa menjadi momentum bagi pengembangan infrastruktur transportasi di Jawa Barat.
Pemanfaatan aset dengan cara yang inovatif seperti ini menunjukkan sikap proaktif Pemprov dalam mengelola sumber daya yang ada. Dengan harapan bahwa Kertajati bisa menjadi pusat transportasi yang prominent di Indonesia.
